Anggota DPRD Mura Bebie Jelaskan Terkait SDGS Desa
"Berdasarkan RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi berupa rendahnya pendapatan, namun juga erat kaitannya dengan persoalan lain.
pertama kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin, kedua menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat
dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Sehingga kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran.
Jadi, penduduk miskin adalah
penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
Tujuan pemerintah pusat "Untuk mencapai target desa tanpa kemiskinan diperlukan kebijakan yang terintegrasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, seperti, meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.
Adapun sasaran untuk mencapai target 0% kemiskinan di desa pada tahun 2030 diantaranya, sebanyak 100% masyarakat desa harus memiliki kartu jaminan kesehatan, penyandang disabilitas miskin dan perempuan, kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan pelayanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, pemakaian kontrasepsi, akses air minum dan sanitasi baik 40 persen penduduk berpenghasilan terendah, akses dan layanan pendidikan, hunian yang layak untuk penduduk, bagi yang berpendapatan rendah, serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya sehingga bisa mencapai target masyarakat desa Harus bebas dari kemiskinan(Hlm).
